Sibuk serang DPRD, Ahok ternyata dijebak anak buahnya?

weberita.com - Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan evaluasi pada RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Banyak sekali koreksi yang dilakukan dan dituangkan dalam draf 114 halaman.

Hasil evaluasi kemudian dikirimkan lagi ke Pemprov DKI dan ditembuskan ke DPRD. Draf itu dikirimkan untuk kemudian dibahas kembali mana-mana anggaran yang masih belum jelas.

DPRD sudah mulai membahas dengan pemprov yang diwakili Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Dalam pembahasan itu ada yang mencengangkan. Apa itu?

Dalam rapat pembahasan awal, dana untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) menjadi perhatian DPRD. Ketua Banggar DKI Jakarta , Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PMP yang terdapat dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak sesuai rencana karena ada modal yang diberikan tidak sama dengan pembahasan terdahulu.

"Setelah kami baca anggaran APBD yang diserahkan Kemendagri kepada kami sebagai tembusan DPRD. Ini ada beberapa contoh permasalahan yang dibilang siluman," ujarnya dalam Rapat Banggar.

Dia mengungkapkan, ada lima perusahaan mendadak mendapatkan PMP. Perusahaan tersebut masuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Pertama adalah PD Dharma Jaya dianggarkan menerima Rp 51,7 miliar. Padahal, tidak pernah dibahas pada saat Rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini kita enggak kasih anggaran dan dia juga tidak minta kepada kita," tegasnya.

Kedua, PT Ratax Armada yang mendapatkan anggaran Rp 5,5 miliar. Prasetyo menyatakan anggaran itu tidak disetujui oleh DPRD. Kemudian, ada anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar.

"Ini juga enggak ada pembahasan pada saat kita Rapat Banggar dengan TAPD, tapi di sini timbul," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Merdeka.com